POJK 40/2024 tentang pindar: apa artinya bagi peminjam perorangan
Ringkasan POJK 40/2024 tentang pindar untuk peminjam: izin, istilah pindar, penilaian kelayakan, akses data, dan klausul perjanjian penting.
POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah aturan utama pindar yang berlaku pada 2026. Peraturan ini ditetapkan 24 Desember 2024 dan diundangkan 27 Desember 2024. Bagi peminjam, isinya yang paling penting adalah: hanya penyelenggara berizin OJK yang boleh menyalurkan pendanaan, penyelenggara wajib menilai kelayakan Anda sebelum memberi pinjaman, dan biaya serta tata cara penagihan diatur lebih lanjut dalam ketentuan OJK lainnya. Aturan rinci tentang batas biaya ada di surat edaran OJK, bukan di batang tubuh POJK.
Panduan ini bagian dari panduan utama bunga pinjaman online.
Dari "fintech P2P lending" ke "pindar"
Istilah resmi dalam peraturan adalah LPBBTI. Masyarakat lama menyebutnya pinjol atau fintech P2P lending. Kini OJK dan asosiasi industri memakai istilah pindar (pinjaman daring) untuk penyelenggara berizin (misalnya dalam siaran pers OJK Mei 2025), sementara "pinjol" kini banyak dipakai untuk pinjaman online ilegal. Pergantian istilah tidak mengubah hak Anda; yang penting adalah status izinnya.
Model bisnisnya: penyelenggara mempertemukan pemberi dana (perorangan atau lembaga) dengan penerima dana (Anda) lewat platform elektronik. Penyelenggara bukan bank dan tidak menghimpun simpanan. Karena itu, pindar tidak dijamin LPS dan risikonya berbeda dengan produk bank.
Ketentuan kelembagaan yang berguna untuk Anda ketahui
| Ketentuan | Isi singkat | Artinya bagi peminjam |
|---|---|---|
| Bentuk badan hukum | Perseroan terbatas atau koperasi | Ada pihak hukum yang bisa digugat dan diadukan |
| Modal disetor saat pendirian | Paling sedikit Rp25 miliar (Pasal 7) | Penyelenggara baru harus bermodal cukup |
| Izin usaha dari OJK | Wajib sebelum beroperasi | Cek nama di daftar resmi OJK |
| Kewajiban melakukan pendanaan | Paling lama 30 hari kalender setelah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik, atau izin dicabut (Pasal 12) | Izin "tidur" tidak dibiarkan |
| Sanksi | Peringatan, pembekuan, pembatasan kegiatan, sampai pencabutan izin | Pelanggaran bisa Anda adukan ke OJK |
| Prinsip syariah | Penyelenggara konvensional dapat berkonversi atau membentuk unit syariah | Ada pilihan pindar syariah berizin |
Angka modal dan pasal di atas kami baca langsung dari naskah POJK 40/2024. Batas pendanaan per penerima, menurut SEOJK 19/SEOJK.06/2025 bagian X, adalah paling banyak Rp2 miliar per penerima dana (pendanaan produktif bisa sampai Rp5 miliar dengan syarat tertentu); bagi pinjaman konsumtif perorangan, plafon yang ditawarkan biasanya jauh di bawah itu.
Penilaian kelayakan dan batas jumlah platform
Penyelenggara wajib menilai kelayakan pendanaan, termasuk kemampuan bayar Anda. Ketentuan pelaksanaannya, kini SEOJK 19/SEOJK.06/2025, juga membatasi jumlah penyelenggara tempat satu orang boleh menerima pendanaan: penyelenggara harus memastikan penerima dana tidak menerima pendanaan dari lebih dari tiga penyelenggara, termasuk penyelenggara tempat Anda mengajukan. Surat edaran itu juga mensyaratkan peminjam perorangan berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah dan berpenghasilan rata-rata paling sedikit Rp3 juta per bulan, serta membatasi cicilan pokok dan manfaat ekonomi ke seluruh kreditur paling tinggi 30% penghasilan sejak 2026 (40% pada 2025) untuk pendanaan konsumtif. Tujuannya mencegah gali lubang tutup lubang.
Dalam praktik, penyelenggara mengecek data Anda melalui pusat data fintech yang dikelola asosiasi dan melalui SLIK OJK. POJK 8/2026 (diundangkan 6 Juli 2026) memindahkan pelaporan data transaksi pindar ke sistem pelaporan OJK; sistem asosiasi berhenti berlaku saat OJK mengumumkan sistemnya siap melayani permintaan informasi penerima dana. Karena itu, tunggakan di satu aplikasi bisa membuat pengajuan di aplikasi lain atau di bank ditolak. Cara mengecek catatan Anda dijelaskan di cek SLIK OJK sebelum meminjam.
Data dan akses ponsel
Aplikasi pindar berizin hanya boleh memproses data yang diperlukan dan sesuai persetujuan Anda. SEOJK 19/SEOJK.06/2025 (bagian VII) menyatakan bahwa penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai pengguna. Permintaan akses ke kontak, galeri, atau pesan adalah tanda bahaya. Di atas itu, UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberi Anda hak untuk mengakses, memperbaiki, menarik persetujuan, dan meminta penghapusan data. Uraian lengkapnya ada di data pribadi dan UU PDP.
Biaya: di mana aturannya
POJK 40/2024 memberi dasar bagi OJK untuk mengatur batas manfaat ekonomi dan denda. Angkanya ditetapkan dalam surat edaran dan dapat disesuaikan. Batas yang berlaku pada 2026 dan kronologinya ada di batas bunga pindar menurut OJK. Komponen biaya yang dihitung dalam batas dijelaskan di biaya admin dan potongan di muka.
Penagihan dan pengaduan
Tata cara penagihan bagi semua lembaga jasa keuangan, termasuk pindar, diatur dalam POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Untuk pindar ada tambahan: bila penyelenggara bekerja sama dengan pihak lain untuk menagih, pihak itu harus berbadan hukum, berizin, memiliki penagih bersertifikat, dan bukan afiliasi penyelenggara. Rinciannya ada di aturan penagihan dan debt collector.
Daftar periksa singkat berdasarkan POJK 40/2024
- Nama perusahaan dan aplikasi tercantum di daftar penyelenggara berizin OJK.
- Perjanjian menyebut pihak penyelenggara, pemberi dana (atau perwakilannya), pokok, biaya, tenor, dan denda.
- Aplikasi menjelaskan cara penilaian kelayakan dan meminta persetujuan pemrosesan data.
- Anda tidak sedang menerima pendanaan dari lebih banyak penyelenggara daripada yang diizinkan.
- Ada saluran pengaduan resmi penyelenggara yang mudah dihubungi.
Gunakan checklist sebelum mengajukan pinjaman online untuk versi yang bisa Anda centang.
Klausul perjanjian yang perlu Anda baca
POJK 40/2024 dan ketentuan pelaksanaannya menuntut perjanjian pendanaan yang jelas. Sebelum menyetujui, cari bagian-bagian ini di perjanjian elektronik:
| Klausul | Yang perlu dipastikan |
|---|---|
| Para pihak | Nama penyelenggara, pemberi dana atau kuasanya, dan Anda |
| Pokok dan dana cair | Apakah ada potongan di muka dan berapa |
| Manfaat ekonomi | Tarif, dasar perhitungan (pokok atau sisa pokok), total dalam rupiah |
| Tenor dan jadwal | Tanggal jatuh tempo setiap cicilan |
| Denda | Tarif, dasar perhitungan, dan batas total |
| Pelunasan dipercepat | Cara menghitung biaya bila lunas lebih awal |
| Penagihan | Pihak yang boleh menagih dan kanal komunikasi |
| Data pribadi | Data yang diproses, tujuan, dan cara menarik persetujuan |
| Pengaduan dan sengketa | Kanal pengaduan, lalu OJK dan lembaga penyelesaian sengketa |
Bila salah satu bagian tidak ada atau tidak jelas, tanyakan sebelum menyetujui. Perjanjian yang sudah disetujui mengikat kedua pihak, meskipun klausul yang bertentangan dengan peraturan tetap dapat dipersoalkan. UU 8/1999 juga melarang klausula baku tertentu, misalnya klausul yang menyatakan konsumen tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama masa layanan (Pasal 18).
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah POJK 40/2024 berlaku untuk paylater?
Paylater yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan atau bank tunduk pada aturan masing-masing lembaga, dan sejak 15 Desember 2025 ada POJK 32/2025 khusus tentang penyelenggaraan beli sekarang bayar nanti oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan. Paylater yang didanai melalui pindar tetap tunduk pada aturan LPBBTI. Lihat bunga dan aturan paylater.
Apakah dana saya aman bila penyelenggara pindar tutup?
Sebagai peminjam, kewajiban Anda tetap ada. POJK 40/2024 mengatur likuidasi dan penyelesaian hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima dana. Simpan perjanjian dan bukti pembayaran Anda, dan bayar hanya ke rekening resmi yang ditunjuk.
Bagaimana cara membaca naskah lengkapnya?
Naskah resmi tersedia di situs OJK. Naskah yang mudah dicari per pasal juga tersedia di Pasal.id, yang mencatat statusnya berlaku.
Sumber resmi
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — naskah POJK 40/2024, surat edaran, dan daftar penyelenggara berizin
- Pasal.id — naskah POJK 40/2024 dan POJK 22/2023 per pasal
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) — asosiasi penyelenggara pindar
- iDebKu OJK — cek riwayat kredit Anda
